SHARE

Istimewa

CARAPANDANG - Pengelolaan logistik pemilu harus dilakukan secara tepat. Mulai dari tepat waktu, tepat jumlah dan tepat guna. Terkait tepat waktu, pengelolaan logistik harus tepat mulai dari perencanaan, produksi maupun distribusi sejatinya dilakukan dengan urutan waktu yang telah ditentukan.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, bersama Anggota KPU Yulianto Sudrajat saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Gelombang I, di Sukoharjo, Selasa (6/6/2023).

Terkait hal ini pula, Hasyim pun berpesan agar jajaran KPU membuat timeline harian pengelolaan logistik. Dari timeline itu, nantinya dapat menjadi pegangan dan panduan untuk memantau, memonitor perkembangan logistik. "Waktu tersisa segini harus tercapai target apa, supaya kita tidak bisa utak atik waktu lagi, waktu bergerak maju menuju 14 Februari 2024," ucap Hasyim.

Pesan lainnya, Hasyim meminta agar jajarannya melakukan pemetaan atas sejumlah risiko yang mungkin muncul pada saat logistik di produksi maupun didistribusikan. Dari risiko yang ada selanjutnya disiapkan mitigasi untuk mengantisipasi maupun menanggulanginya. "Segera disiapkan juga plan a, b, c kalau kita menghadapi krisis kita bisa antisipasi, mitigasi sejak asal," tambah Hasyim.

Lebih khusus Hasyim juga menyampaikan, perhatian juga perlu diberikan pada proses pengelolaan logistik pemilu di luar negeri. Apalagi dari 130 kantor perwakilan RI, dua di antaranya (Korea Utara dan Afghanistan) untuk sementara tidak dibuka. "Apakah akan didukung oleh kantor perwakilan didekatnya," lanjut Hasyim.

Sementara Yulianto Sudrajat pada sesi pemaparan berharap agar pengalaman pengelolaan logistik di pemilu sebelumnya menjadi pemicu jajaran KPU untuk bekerja ekstra menyiapkan logistik Pemilu 2024. "Tanggungjawab kita besar," ucap Drajat. 

Selain itu Drajat juga menyampaikan pada pemilu 2024, KPU kembali memafaatkan Sistem Informasi Logistik (Silog). Dengan dukungan Silog nantinya seluruh perjalanan logistik pemilu terpantau, termonitoring mulai dari perencanaan hingga penghapusan. dilansir kpu.go.id

Tags
SHARE