Gubernur Kalteng Gerak Cepat Bantu Masyarakat Terdampak Banjir

Gubernur Sugianto berharap untuk jangka panjang penanganan masalah banjir di Kalteng harus dimulai dari membenahi akar permasalahan. Hal tersebut merupakan "pekerjaan rumah" besar yang harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

“Menyelesaikan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, tapi harus menggabungkan satu pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berangkat dari niat yang sama, yaitu melahirkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan," kata Sugianto.

Gubernur Kalteng dua periode ini juga menyebutkan, akibat banjir petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen karena lahannya terendam air, sehingga berpotensi memicu permasalahan sosial dan ekonomi, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Umumnya masyarakat yang ada di perdesaan dan sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, mereka gagal panen. Hal ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat perdesaan," katanya.

Untuk itu, menurutnya, tidak berlebihan jika pihaknya mengimbau kepada perusahaan perkebunan, HPH, HTI maupun pertambangan, agar peka dan peduli terhadap masyarakat Kalteng serta berkontribusi positif terhadap pembangunan.

“Membangun Kalimantan Tengah bukan semata-mata urusan pemerintah saja, tapi semua elemen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan," katanya.

Apalagi, kata dia, sektor-sektor tersebut beririsan langsung dengan lingkungan hidup, yang harus dikelola dengan ramah, agar tidak berkontribusi terhadap bencana, salah satunya banjir.

"Oleh karena itu, kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat terlebih yang terdampak bencana merupakan bagian terpenting dalam komitmen moral," kata Sugianto.