CARAPANDANG – Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Mukri Friatna mengingatkan agar tidak mengikuti jejak kejahatan penguasa lama dengan memberikan izin tambang kepada perguruan tinggi.

“Saya kira bapak, ibu, yang terhormat di DPR berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI untuk membahas draf revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba), di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Menurutnya apa yang sudah dilakukan presiden ke-7 RI, Jokowi telah menghancurkan Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Mukri mengatakan dengan pemerintah memberikan konsensi tambang kepada perguruan tinggi bisa  merusak marwah dunia pendidikan.

Dia mengatakan dunia pendidikan adalah bagaimana bicara nilai-nilai bagaimana menjaga alam, jika mereka mendapatkan konsensi tambang bagaimana menghadapi konflik dengan masyarakat yang merasa dirugikan akibat kegiatan pertambangan.  “Kenapa harus kami yang marah? Coba ketika berkonflik, ke mana orang-orang itu ditinggal di pesisir pantai, petani-petani akibat digusur tambang, dikriminalisasi, hanya ke tempat ini dan ke tempat kami,” tegasnya.