“Banyak warga Gaza datang kepada kami dan mereka berkata, ‘Bantu kami bebas. Bantu kami bebas dari Hamas.’ Dan itulah yang akan kami lakukan,” ujarnya.

Kantor Perdana Menteri Israel juga melayangkan pesan keras kepada Kepala Staf Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir. 

“Jika ini tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda harus mengundurkan diri,” demikian pernyataan resmi yang dikutip media Israel.

Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa ketegangan antara Netanyahu dan Zamir mengenai strategi perang di Gaza telah mencapai puncaknya sejak awal pekan ini.

Meski belum ada rincian jelas soal tata kelola Gaza pascaperang, langkah Netanyahu diyakini berkaitan dengan dokumen yang pernah dipresentasikan kepada pemerintah pada akhir 2023 berjudul “Program Keamanan dan Pemulihan Gaza, Bagaimana Seharusnya Hari Setelahnya?”.

Dokumen 32 halaman yang disusun Forum Pertahanan dan Keamanan Israel bersama Pusat Keamanan dan Luar Negeri Yerusalem itu menguraikan skenario hari setelah jatuhnya Hamas. 

Rencana tersebut menekankan rekonstruksi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta mencabut ideologi pembunuh yang disebut sebagai proses de-Nazifikasi.

Namun, dokumen itu menegaskan bahwa rencana tersebut mengecualikan kedaulatan Palestina, keterlibatan Otoritas Palestina (PA), maupun keberadaan badan PBB UNRWA dalam distribusi bantuan.

Pernyataan Netanyahu bertolak belakang dengan komentar Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, yang bulan lalu menegaskan bahwa Israel tidak berencana menguasai Gaza secara permanen. 

“Kami tidak memiliki niat untuk melakukannya. Sehubungan dengan Jalur Gaza, kami hanya memiliki kekhawatiran keamanan,” ujar Sa’ar.

Meski demikian, Netanyahu merujuk pada usulan Presiden AS Donald Trump terkait pemukiman kembali penduduk Gaza di negara lain. 

“Kami (akan) melaksanakan rencana Trump. Itu adalah rencana yang baik. Penduduk Gaza yang ingin pergi, boleh pergi,” ujarnya.