Maruarar mengaku, pihaknya mendapatkan kabar baik usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Di mana, Kementerian PKP dipersilakan berkirim surat untuk mengelola aset-aset tanah yang dirampas KPK dari para koruptor. "Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Saya paling lama besok sudah akan sampai surat dari kami ke sini Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-lokasinya untuk kami survei," katanya.
KPK: Jika Tidak Ada Korupsi Pembangunan Pasti Terwujud
KPK mendukung program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebagai bentuk dukungan KPK bersedia menyerahkan aset-aset koruptor yang tidak laku dilelang, terutama lahan atau tanah.