CARAPANDANG - Kementerian Haji dan Umrah  bersama Komisi VIII DPR RI menggelar rapat tertutup di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 September 2025.

Dalam rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Tahun 2026.  “Tadi kita bicara anggaran 2026,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.

Kandati begitu, dia tidak merinci besaran anggaran yang diajukan kementerian yang dipimpinnya untuk tahun 2026.  Sebab, hingga saat ini masih proses penyesuaian transisi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) ke Kementerian Haji dan Umrah. 

“Kebetulan tadi kita masih komunikasinya masih dengan teman-teman untuk pembentukan perpresnya, belum clear jadi kita masih pakai anggaran BP Haji. Tapi dalam waktu dekat 1-2 hari akan kita. Hari ini masih (patokan anggaran BP Haji). Mudah-mudahan besok kita bisa perubahan lagi,”ujarnya.

Atas dasar itu, Gus Irfan menyebut bahwa hingga saat ini besaran anggaran Kementerian Haji dan Umrah masih dalam proses penyesuaian.  “Saya lupa angkanya,” kata Gus Irfan.

Namun demikian, dia membenarkan jika ada usulan anggaran haji yang sebelumnya diajukan Kementerian Agama (Kemenag) akan digeser atau disesuaikan dengan Kementerian Haji dan Umrah.  “Itu termasuk usulan kita untuk digeser, yang dari (Dirjen) PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah),” ujarnya.