"Kami ingin memastikan usaha peternakan rakyat tetap berlanjut secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya. Agung mengatakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan surat edaran larangan peredaran hatching egg sebagai telur konsumsi.
Kebijakan itu bertujuan membendung banjir pasokan telur non-konsumsi di pasar. Agung mengaku, sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Blitar, sentra produksi telur terbesar di Indonesia.
Di lokasi itu, ia mendorong koperasi dan instansi pemerintah mempercepat penyerapan telur rakyat. Terutama melalui program dapur makan bergizi gratis (MBG). Setiap dapur MBG bisa menyerap hingga 3,9 ton telur per bulan.
Kementerian Pertanian juga mengimbau pabrik pakan dan pedagang bahan baku untuk menyerap ayam hidup dari peternak mandiri. “Kami ingin memastikan tidak ada ayam besar yang tidak terserap pasar, terutama saat pasokan sedang tinggi,” ujar Agung.
Kementan memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk meninjau ulang harga acuan pembelian (HAP) ayam dan telur. Serta menyiapkan skema penyerapan karkas dan telur ke dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Selain itu, pengawasan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 diperketat. Fokusnya adalah distribusi DOC Final Stock layer ke industri besar agar tidak melampaui batas populasi 10 persen.
