"Nanti akan dibahas semua mungkin, karena ini menyangkut dengan Pemilu Legislatif, Pilkada, dan juga Pilpres. Nanti seperti apa akan dibuat rekayasa-rekayasa konstitusional, kita serahkan dari Komisi II DPR dan para stakeholder terkait," ujarnya.
Adies menambahkan, meskipun putusan MK tersebut berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, namun pembahasan lebih awal penting dilakukan. Hal ini mengingat juga MK telah menghapus ambang batas parlemen 4 persen raihan suara nasional dalam putusan sebelumnya.
"Saya tidak tahu apa diberi batasan berapa tahun gitu ya, ada batasan atau tidak tahu, apa setahun dua tahun. Tapi yang pasti pemilihan Presiden masih lama sebelum pemilihan Presiden itu pasti akan dibahas RUU tersebut," katanya.
