CARAPANDANG - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 4.000 rumah bersubsidi bagi pegawai dan ASN empat lembaga pemerintahan. Empat lembaga tersebut yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan masing-masing lembaga akan mendapatkan  alokasi rumah bersubsidi dengan KPR sebanyak 1.000 unit. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan semangat serta kinerja sekaligus kesejahteraan para pegawai pemerintah dan keluarganya.

“Kami telah melakukan MoU antara Kementerian PKP dengan BPS dan empat lembaga yakni Kementerian PANRB, LAN, ANRI dan BKN. Kami menyediakan kuota rumah subsidi untuk 4.000 pegawai di empat lembaga pemerintah tersebut," kata Maruarar Sirait kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (23/5/2025). 

Maruarar menegaskan bahwa dirinya siap menambahkan alokasi rumah subsidi bagi para pegawai dan ASN Pemerintah. Karena itu, ia berharap setiap instansi pemerintah memiliki data pegawai yang belum memiliki rumah subsidi. 

"Untuk saat ini kuotanya memang masih terbatas, tapi kalau perlu ditambah akan kami tambahkan. Mengingat kuota KPR FLPP pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terus ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah subsidi," ucap Maruarar.